Samarinda, SJIK - Saat ini jumlah warga yang buta aksara di Provinsi Kaltim yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 1,78 persen dari total jumlah penduduk, sehingga pemerintah setempat menargetkan pada 2011 hanya tersisa 1 persen.
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan, bahwa jumlah warga buta huruf (aksara) di wilayah yang dipimpinnya itu saat ini sebanyak 31.623 orang atau terdapat 1,78 persen dari total jumlah penduduk.
Jumlah sebanyak itu sebagian besar didominasi oleh kaum perempuan, yakni sebanyak 20.721 orang, sedangkan kaum pria terdapat hampir setengahnya, yakni sebanyak 10.902 orang.
Jumlah warga buta aksara yang paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 13.991 orang, dengan rincian, 5.079 kaum laki-laki, dan yang 8.912 merupakan penduduk perempuan.
Terbanyak kedua adalah Kabupaten Paser yang mencapai 6.463 orang, terdiri dari 2.929 laki-laki, dan 3.534 perempuan, sedangkan di Kabupaten Berau tidak ditemukan warga yang buta aksara.
Guna mencapai target 1 persen pada 2011 tersebut, lanjut gubernur, pada 2010 pemerintah mendukung pendanaan cukup besar dalam upaya pemberantasan buta aksara, yakni mencapai Rp10,3 miliar.
Jumlah rupiah sebesar itu terdiri dari dua mata pembiayaan, yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belenja Negara (APBN) senilai Rp3,3 miliar, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim senilai Rp7 miliar.
Dikatakan, dalam pemerantasan buta aksara bukan saja tanggung jawab pemerintah, namun menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk peran perusahaan melalui program CSR.
Dalam pemberantasan buta aksara perlu pertisipasi semua pemangku kepentingan hingga di daerah-daerah, seperti organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan peranan tokoh masyarakat.
Peranan aparat pemerintahan hingga ke tingkat yang paling bawah juga perlu secara aktif mendukung peningkatan pendidikan, terutama turut mensosialisasikan kegiatan program pengentasan kebuta aksaraan, yakni mulai dari camat, lurah atau kepala desa, hinga ke tingkat RT.
Selain itu, lanjutnya, Badan Perpustakaan Daerah juga memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan pemberantasan warga yang masih buta aksar, yakni melalui perpustakaan yang dibangun hingga ke desa-desa.
Pemerintah lanjut dia, baik provinsi maupun kabupaten dan kota telah memiliki badan perpustakaan, ini merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya memberikan pembelajaran dan pendidikan, serta ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
Menurutnya, perpustakaan di kabupaten dan kota, bahkan di tingkat desa dapat dikembangkan dengan menggandeng pihak swasta. Banyak pelaku usaha yang memiliki dana Coorporate Social Responsibility (CSR), dana ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan masyarakat.
Terpisah, Kepala Badan Perpustakaan Kaltim Syafruddin Pernyata mengatakan, bahwa tugas utama badan yang dipimpinnya adalah untuk menecerdaskan bangsa, yakni melalui perpusatakaan yang tersebar di Kaltim, baik perpustakaan sekolah, lembaga, hingga perpustakaan desa.
Terkait dengan itu, pada periode 2009 telah diberikan bantuan kepada 35 perpustakaan desa, kemudian pada 2010 ada 140 perpustakaan desa yang juga mendapat bantuan buku.
Badan Perpustakaan Kaltim, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan pengetahuan dan wawasan pendidikan masyarakat desa, yakni dengan melakukan pengembangan perpustakaan desa, bahkan setiap tahun selalu ditingkatkan jumlah perpustakaan yang dikembangkan.
”Dalam dua tahun terakhir masing-masing perpusatakaan diberi bantuan seribu judul buku, dengan total 170 ribu judul buku untuk 170 unit perpustakaan hingga ke desa, hal ini untuk mendukung agar Kaltim melek huruf,” kata Syafruddin. (gm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar